1. FI-Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Materi PPKn Kelas 10

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara: Materi PPKn Kelas 10

share

Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang memusatkan kekuasaan, di satu sisi, sehingga ada manajemen sistem negara yang dilakukan dengan cara absolut atau otoriter, misalnya, seperti dalam bentuk monarki, di mana kekuasaan ada di tangan raja. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

 

Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan suatu negara atau wilayah di antara berbagai bagian atau organ pemerintahan tertentu seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif dapat didefinisikan sebagai proses distribusi kekuasaan. Dengan bantuan proses ini, beberapa negara telah mencapai stabilitas dengan cara terbaik dalam urutan mereka untuk mempertahankan ketenangan politik. Selain itu, pembagian kekuasaan juga melibatkan pembagian kekuasaan bersama dengan berbagai tingkat kabupaten seperti lokal, negara bagian, dan serikat pekerja. Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan mengacu pada distribusi kekuasaan di antara berbagai organ pemerintah, proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menafsirkan pembagian kekuasaan secara efektif dibagi menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak terpisah. Akibatnya, mungkin ada koordinasi atau kerja sama antara para pihak. Bertentangan dengan pendapat Jimli Ashiddika, yang mengatakan bahwa kekuasaan harus selalu dibatasi oleh pembagian kekuasaan menjadi cabang-cabang yang merupakan checks and balances dalam posisi yang sama dan saling mengendalikan, tetapi mereka memiliki kesamaan, yaitu, mereka memungkinkan koordinasi atau kerja sama. Selain itu, pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membatasi kekuasaan sedemikian rupa sehingga tidak ada sentralisasi kekuasaan di satu sisi yang memungkinkan kesewenang-wenangan.

 

Bentuk Pembagian Kekuasaan

Distribusi Horisontal

Ketika menyangkut distribusi horizontal seluruh kekuasaan, ada pembagian kekuasaan di antara berbagai organ yang ada di pemerintahan. Beberapa contoh organ ini dapat mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga. Salah satu negara yang mempraktekkan pembagian kekuasaan jenis ini dalam pemerintahan di India.

Distribusi Vertikal (Pemerintah Federal)

Dalam kasus khusus ini, kekuasaan akan dibagi di antara berbagai tingkat pemerintahan. Ada satu negara yang mempraktikkan pembagian kekuasaan jenis ini dan itu adalah Amerika Serikat. Sementara negara yang berbeda mempraktikkan cara yang berbeda untuk berbagi kekuasaan, semua metode ini cukup efektif dan penting.

Berbagi Kekuasaan Antar Kelompok Sosial

Berikut adalah salah satu bentuk pembagian kekuasaan yang perlu Anda ketahui. Dalam hal pembagian kekuasaan ini, kekuasaan dibagi di antara berbagai jenis kelompok sosial yang ada di wilayah atau wilayah mana pun atau di seluruh negara. Mungkin ada kelompok sosial yang berbeda seperti asosiasi agama dan kelompok bahasa juga. Salah satu contoh utama dari jenis pembagian kekuasaan ini adalah pemerintahan komunitas yang digunakan orang di Belgia.

Beberapa Jenis Lainnya

Ada juga beberapa jenis pembagian kekuasaan lain yang perlu diketahui orang. Ada beberapa partai politik yang seringkali cenderung memiliki kekuasaan. Juga, dengan masuknya kelompok penekan serta gerakan, distribusi kekuasaan cukup merata. Ada juga beberapa kelompok lain yang cenderung memiliki pengaruh serupa terhadap mereka yang sedang berkuasa.

 

Konsep politik Trias de Montesquieu

Menurut Montesquieu, seorang pemikir Prancis mempresentasikan teorinya yang disebut trias politik. Dalam bukunya tahun 1748 yang berjudul “L’Esprit des Lois“,

ia menawarkan alternatif yang sedikit berbeda dengan pendapat John Locke. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu adanya pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 organ, yaitu:
a) Kekuasaan legislatif (legislatif).
b) Kekuasaan Eksekutif (penegakan hukum).
c) Kekuasaan kehakiman (penghakiman jika terjadi pelanggaran hukum).
Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu menghadirkan perbedaan yang substansial, yaitu:
a) Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan kehakiman, karena menghakimi berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federal (hubungan luar) adalah kekuasaan yang berdiri sendiri.
b) Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif termasuk kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang independen dan terpisah dari eksekutif.
c) Faktanya, sejarah menunjukkan bahwa bentuk pembagian kekuasaan Montesquieu lebih dapat diterima. Kekuasaan federatif di beberapa negara saat ini dijalankan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negeri masing-masing (Moh. Mahfud MD, 2001: 73). Seperti yang terjadi selama ini dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.
Tentang pembagian kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif, Jimly Asshiddiqie menjelaskan sekali lagi cabang-cabang kekuasaan tersebut.
Kekuasaan legislatif terdiri dari:
satu.
a.Fungsi regulasi (perundang-undangan).
b. Fungsi kontrol.
c. Fungsi Perwakilan (Representasi).

Cabang eksekutif juga memiliki cabang kekuasaan yang meliputi:
a. Sistem pemerintahan.
b. Kementerian Negara.

Demikian juga, kehakiman memiliki cabang-cabang kekuasaan berikut:
a. Posisi yudikatif.
b. Prinsip-prinsip dasar keadilan.
c. Struktur organisasi peradilan.
Dengan demikian, menurut Jimly Asshiddiqie, setiap kekuasaan memiliki cabang kekuasaan sebagai bagian dari kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara.

 


Tulisan ini merangkum dari sumber-sumber yang terpercaya
Baca artikel menarik yang membahas materi PPKn kelas 10 lainnya

ARTIKEL TERBARU

SEMUA KATEGORI