Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

share

1.      Sejarah perumusan Pancasila

1 Juni 1945 Soekarno membahas rumusan dasar negara pada saat pidatonya. Soekarno berinisiatif menamai dasar negara dengan nama Pancasila, yangmana nama tesebut berasal dari bahasa sanskerta gabungan dari kata panca dan syila. Kata panca memiliki arti “lima” dan syila memiliki arti “batu sendi, alas, atau dasar”. Kata syiila juga ditemukan pada aksara Dewanagari, kata syiila dalam aksara Dewanagari memiliki arti “peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh”.

Singkatnya Pancasila menjadi dasar negara bangsa Indonesia karena digali dari nilai budaya dan agama yang telah mengakar sejak nusantara. Nilai-nilai adat istiadat, agama, dan kenegaraan yang telah menjiwai bangsa Indonesia menjadi salah satu alasan Soekarno merumuskan itu. Atas keluhuran nilai-nilai pancasila tersebut, menjadikan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup bangsa Indonesia. Nilai pancasila merupakan pedoman, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri.

Gambar 1. Sejarah perumusan Pancasila

 

2.      Pembentukan BPUPKI dan Usulan Dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila

Melihat kekalahan Jepang terhadap sekutu atas pendudukannya di sebagian besar Asia, maka pada saat peringatan Pembanguan Djawa Baroe pula pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan dibentuknya Dekoritsu Zyunbai Tyoosakai atau dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Jepang meresmikan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 Maret 1945. BPUPKI pada saat didirikan berisi 62 tokoh Indonesia dan tujuh tokoh Jepang. BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama agenda yang dibahas adalah pembentukan dasar negara.

Dasar negara yang diusulkan oleh M. Yamin pada 29 Mei 1945:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Dasar negara yang diusulkan oleh Soepomo pada 31 Mei 1945:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Peri kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pada akhir sidang BPUPKI yang pertama, dibentuk panitai yang berjumlah sembilan orang yang bertugas untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka dan mengumpulkan usulan para anggota yang nanti akan dibahas pada agenda sidang BPUPKI yang kedua. Anggota panitia Sembilan BPUPKI:

  1. Sukarno (Ketua)
  2. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)
  3. Muhammad Yamin (Anggota)
  4. A Maramis (Anggota)
  5. Achmad Soebardjo (Anggota dari Golongan Kebangsaan)
  6. Kyai Haji Wahid Hasyim (Anggota)
  7. Abdulkahar Muzakkir (Anggota)
  8. Haji Agus Salim (Anggota)
  9. Abikusno Tjokrosoejoso (Anggota dari Golongan Islam).

Gambar 2. Anggota panitia Sembilan BPUPKI

Dari hasil sidang panitia Sembilan menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka dan membuat Piagam Jakarta, yang diusulkan oleh Moh. Yamin. Naskah Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani oleh panitia sembilan.

Isi Piagam Jakarta

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian rumusan Piagam Jakarta ini disampaikan pada sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945.

Setelah menyelesaikan sidang pertama, selanjutnya pada sidang kedua  membahas topik mengenai rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan.

  1. Dasar negara disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta
  2. Bentuk Negara Republik (55 suara dari 64 yang hadir)
  3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi Wilayah Hindia Belanda + Timor Timur + Malaka (39 suara)
  4. menyetujui undang-undang dasar negara. Isi rancangannya adalah sebagai berikut.
    • Pernyataan Indonesia merdeka
    • Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap
    • Batang tubuh undang-undang dasar negara yang tersusun atas pasal-pasal
  1. Dibentuk tiga panitia kecil:
    1. Panitia Perancang UUD diketuai Ir. Soekarno.
      Tugas tim ini adalah merancang Undang-undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dianjurkan dirapat besar Panitia Perancang UUD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Panitia Perancang UUD pada 13 Juli 1945. Selanjutnya dibentuk juga panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Prof. Dr. Soepomo, dan H. Agoes Salim.
    2. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Moh Hatta.
      Tugas panitia ini mencakup segala hal tentang ekonomi dan keuangan. Hasil rumusannya terlihat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
    3. Panitia Pembela Tanah Air diketuai Abikusno Tjokrosoejoso
      Tugas terkait penyusunan pembelaan Tanah Air. Hasil rumusannya kemudian menjelma dalam Pasal 33 UUD.

Gambar 3. Sidang BPUPKI

Berakhirnya sidang kedua sekaligus berhasilnya setiap tugas yang diemban oleh panitia kecil sekaligus menjadi penanda dibubarkannya BPUPKI. Setelah selesai tugas dan mendapatkan hasil yang memuaskan BPUPKI melaporkan kepada Jepang untuk dibentuk panitia baru.

4. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia 2 membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih mempersiapkan kemerdekaan. Setelah BPUPKI berhasil melaksanakan tugasnya kemudian BPUPKI dibubarkan, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dekoritsu Zunbai Linkai. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta. Tujuan dibentuk PPKI ini untuk mempercepat persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia Merdeka.

Gambar 4. Sidang PPKI

Dengan dibentuknya PPKI maka cita-cita Indonesia merdeka memasuki tahap baru. PPKI mempunyai nilai strategis karena mampu menghilangkan kesan bahwa badan ini merupakan bentukan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, pada saat itu pula kesempatan digunakan sebaik-baiknya oleh pejuang NKRI untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.  Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan.

  1. Menetapkan UUD 1945

Undang-undang dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI memiliki sistematika Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Di dalam UUD yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang terdapat pada alenia keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

  1. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Ir Soekarno dan Muhammad Hatta

Hasil sidang pertama PPKI adalah pengangkatan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil presiden. Meskipun awalnya usulan tersebut diajukan secara aklamasi, namun setelah itu, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden secara sah.

  1. Membentuk komite Nasional Indonesia pusat

KNIP memiliki usaha untuk menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat. Membantu mententeramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. Membangun pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah, serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. KNIP ini menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sumber Rujukan Utama

Pohan, Fachruddin. (1981). Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.

Herman. (1981). Pancasila Dalam Kedudukuan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional

Suratno. (2022). Sejarah Perumusan Pancasila.

Moedjianto, G. (1988). Indonesia Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius.

 

 

Tulisan ini merangkum dari sumber-sumber yang terdapat di google scholar

Baca artikel menarik yang membahas pengetahuan umum lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ARTIKEL TERBARU

SEMUA KATEGORI